Sejarah Perkembangan Masyarakat

Berkembangnya marsyarakat bukan karena kekuatan yang berada diluar masyarakat, tetapi di dalam kekuatan masyarakat itu sendiri, yaitu bahwa manusia pembuat sejarah mereka sendiri. Tapi dasar syarat materiil objektif yang mereka warisi dari abad yang silam

MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA

Pada tanggal 1 juni 2016 tepatnya hari lahir “Pancasila” yang ke-71 Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Satuan Pelajar Siswa dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Komisariat Untirta menggelar Aksi di depan kampus A Untirta Serang-Banten

SEJARAH PANCASILA

Soekarno memberi nama dasar negara ini dengan pancasila. Dan pada saat yang bersamaan soekarno mengemukakan pendapat ”Jika pancasila terlalu banyak maka saya bisa memerasnya menjadi trisila” dan isi trisila tersebut ialah :

Jumat, 10 Juni 2016

Aksi Memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2016

AKSI SAPMA PP KOMISARIAT UNTIRTA SERANG-BANTEN MEPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA

Pada tanggal 1 juni 2016 tepatnya hari lahir “Pancasila” yang ke-71 Mahasiswa yang tergabung dalam  Organisasi Satuan Pelajar Siswa dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Komisariat Untirta menggelar Aksi di depan kampus A Untirta Serang-Banten. Aksi tersebut berlangsung sekitar 2 jam, dari mulai pukul 11:00-13:00 WIB. Masa aksi mengawali aksinya dengan orasi-orasi yang mengelilingi wilayah kampus, setelah itu massa aksi melanjutkan aksinya dengan menyuarakan tuntutan- tuntutan aksi masa yaitu “WUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA AGAR TERCIPTANYA MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR, WUJUDKAN TRISAKTI, NASIONALISASI ASET, CIPTAKAN EKONOMI KERAKYATAN, WUJUDKAN PENDIDIKAN GRATIS DAN BERKEBUDAYAAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SESUAI KEBUTUHAN RAKYAT” juga massa aksi memblokir separuh badan jalan depan Kampus A Untirta yang bertujuan agar masyarakat yang melewati depan jalan kampus A Untirta Serang mengetahui tuntutan massa aksi. Sehingga membuat kemacetan yang panjang di daerah pakupatan.

Pada pertengahan aksi, massa aksi  juga membakar ban sebagai bentuk  kekecewaan pada pemerintah yang tidak bisa menimplementasikan tujuan bangsa atau negara sebagaimana yang termaktub dalam sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan 30 masa, aksi masa ini berhasil menutup jalur tranportasi di daerah pakupatan sehingga menimbulkan kemacetan yang parah saat itu selama kurang lebih 30 menit bertepatan dengan statement yang dikemukakan Ketua Satuan Pelajar, Siswa dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Komisariat untirta Rizky Arifianto menyuarakan “Bahwasamya demokrasi Pancasila saat ini belum bisa mencapai apa yang dimaksud dalam sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” dan memimpin pembacaan Sumpah Mahasiswa, Ikrar Pemuda Pancasila dan Pancasila. Aksi ini di akhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Tuntutan ini tentu saja bukan tanpa alasan. Rizky Arifianto selaku ketua SAPMA PP Komisariat Untirta menjelaskan “dari orde baru hingga hari ini kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung berpihak kepada Imprialisme. Terlihat jelas dari penguasaan korporasi asing di sektor sumber daya alam Indonesia yang mencapai 90% Kecuali sektor perkebunan dan pertanian. Korporasi asing baru menguasai 40%. Selain itu pendidikan Indonesia hari ini hanya untuk mencetak tenaga kerja murah yang tentu saja itu semua untuk kepentingan konporasi asing, kepentingan ini membuat melencengnya esensi pendidikan Indonesia hari ini. sehingga menimbulkan sifat konsumtif rakyat yang dikarenakan 54% guru di Indonesia tidak memiliki kualafikasi mengajar dan masih banyak anak-anak di Indonesia yang putus sekolah di Indonesia di karenakan biaya pendidikan yang mahal. itu tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) & (2) dan Dalam pembangunan Infrastuktur di indonesia banyak merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang hanya menguntungkan korporasi asing. Seperti Reklamasi Teluk Jakarta dengan di buat 17 pulau yang menggusur lebih dari 10.000 kampung nelayan hal ini sangat merugikan rakyat dan hanya akan menciptakan pengangguran baru”.

“Ekonomi merupakan pangkal bagi kehidupan politik dan sosial budaya, siapa saja yang menguasai sumber-sumber ekonomi maka dia pula yang berjaya dilapangan politik dan sosial budaya. Maka dari itu kekuasaan ekonomi seperti sumber daya alam harus ada ditangan negara untuk kesejahteraan rakyat  sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), kekuasaan ekonomi sebagai basis struktural untuk menciptakan kekuasaan politik yang berdaulat dan terciptanya tatanan sosial yang berkepribadian sosial budaya Indonesia” ujar, Ahmad Farhan H selaku Ketua Bidang Ideologi & Politik.
Sebagai salah satu Organisasi Kepemudaan yang berideologikan Pancasila yang ada di indonesia, SAPMA PP Komisariat UNTIRTA merasa berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat. Sebagai Organisasi Kepemudaan sudah menjadi keharusan kami untuk MEWUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA, AGAR TERCIPTANNYA MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR, sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia yang terdapat pada PANCASILA, tutupnya.
Share:

Agitasi Hari Lahir Pancasila

WUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA,
AGAR TERCIPTANYA MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR

Hari ini  tepat tanggal 1 Juni hari dimana tercetusnya istilah dan konsep nilai-nilai kultural progresif masyarakat Indonesia didalam satu kesatuan yaitu Pancasila. Pancasila lahir dari nilai-nilai kultural, budaya dan religi bangsa indonesia sekaligus sebagai tujuan bangsa indonesia yang tersirat pada sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Menjadi Unsur Utama Dalam Falsafah Negara Indonesia.
Jika melihat kedaan objektif hari ini, dimana nilai-nilai Pancasila seperti Sosio-Demokrasi mulai luntur yang seharusnya kekuasaan ekonomi dan politik berada di tangan rakyat dikerjakan dengan rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat tidak terimplementasikan di Negara Republik Indonesia, dari orde baru hingga hari ini kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung berpihak kepada Imprialisme. Terlihat jelas dari penguasaan korpolasi asing di sektor sumber daya alam Indonesia yang mencapai 90%. Menurut Prof. Dr. Pratikno hasil riset hingga tahun 2013 sekitar 80%-90% aset negara telah dikuasai asing baik di sektor perbankan bangsa asing telah menguassai lebih dari 50%, begitu pula di sektor lain seperti migas dan batubara antara 70%-75%, telekomuninikasi antara 70% dan lebih parah adalah pertambangan hasil mas dan tembaga yang dikuasai mencapai 80%-85% itu tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3). Kecuali sektor perkebunan dan pertanian asing baru menguasai 40%. Selain itu pendidikan Indonesia hari ini hanya untuk mencetak tenaga kerja murah yang tentu saja itu semua untuk kepentingan konporasi asing, kepentingan ini membuat melencengnya pendidikan Indonesia hari ini. sehingga menimbulkan sifat konsumtif rakyat yang dikarenakan 54% guru di Indonesia tidak memiliki kualafikasi mengajar dan masih banyak anak-anak di Indonesia yang putus sekolah di Indonesia sekitar 1,39 juta anak di Indonesia yang putus sekolah (Galamedianews.com  2-06-15), di karenakan biaya pendidikan yang mahal. itu tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) & (2). Dalam pembangunan Infrastuktur di indonesia banyak merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang hanya menguntungkan korporasi asing. Seperti Reklamasi Teluk Jakarta dengan di buat 17 pulau yang menggusur lebih dari 10.000 kampung nelayan hal ini sangat merugikan rakyat dan hanya akan menciptakan pengangguran baru. Serta masih banyak pembangunan-pembangunan lainnya yang tidak sesuai kebutuhan rakyat dan hanya menguntungkan korporasi asing.
Ungkap Bung Karno syarat-syarat untuk dimulainya  Revolusi Sosialis. Syarat-syarat itu, anatara lain, memajukan teknik atau industrialisasi, mencerdaskan kehidupan rakyat, mendorong demokratisasi seluas-luasnya dan membangun mental serta kepribadian sebagai sebuah bangsa. Gagasan trisakti ini yang mencita-citakan sebuah negara nasional yang berdaulat di bidang politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya, sebetulnya ini berada ditahapan nasional demokratis. Trisakti ialah jalan untuk mewujudkan cita-cita sosialis Indonesia.  Secara politik orang diakui sama serta segala urusan ekonomi dan politik harus dikerjakan oleh rakyat, dengan rakyat dan untuk rakyat. Agar itu dapat terwujud, maka rakyat harus menguasai ekonomi dengan demokrasi dilapangan ekonomi. Sebab, ekonomi merupakan pangkal bagi kehidupan politik dan sosial budaya, siapa saja yang menguasai sumber-sumber ekonomi maka dia pula yang berjaya dilapangan politik dan sosial budaya. Maka dari kekuasaan ekonomi seperti sumber daya alam harus ada ditangan negara untuk kesejahteraan rakyat  sesuai dengan, kekuasaan ekonomi sebagai basis struktural untuk menciptakan kekuasaan politik yang berdaulat dan terciptanya tatanan sosial yang berkebudayaan indonesia. Bung Karno mendefinisikan Sosialisme sebagai adanya kepemilikan terhadap pabrik-pabrik atau alat produksi secara kolektif, industrialisme yang kolektif dan distribusi yang kolektif.
Maka dari itu kami dari Satuan Pelajar, Siswa dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Komisariat UNTIRTA mengajak dan mengabarkan kepada kawan kawan untuk mewujudkan DEMOKRASI PANCASILA, AGAR TERCIPTANYA MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR !!!
Tuntutan :
1. Wujudkan TRISAKTI;
2. Nasionalisasi Aset;
3. Ciptakan Ekonomi Kerakyatan;
4. Wujudkan Pendidikan Gratis dan Berkebudayaan, Dan
5. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Rakyat.
“ SEKALI LAYAR TERKEMBANG, SURUT KITA BERPANTANG “
“ PANCASILA!!! ABADI!!! “
“ PANCASILA!!! ABADI!!! “
“ PANCASILA!!! ABADI!!! “
“ MERDEKA!!! “

Share:

Activity

Diberdayakan oleh Blogger.

SAPMA PP KOM UNTIRTA